Thursday, January 31, 2013

Rakyat Aceh Timur dilarang jual pakaian seksi

MERDEKA.COM,
Kaum perempuan dan laki-laki Islam yang sudah baligh (mukallaf) di wilayah Aceh Timur diwajibkan menutup aurat dan tidak menampakkan bentuk tubuh khususnya saat keluar rumah atau pada kegiatan publik.

"Itu salah satu dari 10 butir seruan yang dikeluarkan Muspida Kabupaten Aceh Timur," kata Bupati Aceh Timur Hasballah bin M Thaib di Idi, Aceh Timur, Kamis (31/1).

Melalui Kabag humas dan protokol Sekdakab Aceh Timur Syamsul Qamar, bupati menjelaskan, seruan bersama itu juga merupakan hasil musyawarah ulama se-Aceh Timur, tertanggal 20 September 2012.

Menurut dia, seruan itu merupakan komitmen pemerintah yang didukung kaum ulama untuk menegakkan Syariat Islam menyeluruh (kaffah) yang telah diberlakukan di provinsi ujung paling barat Indonesia tersebut.

Butir kedua diserukan kepada distributor/pedagang di Aceh Timur tidak menyediakan pakaian yang dapat merusak aurat dan tidak sesuai dengan Syariat Islam.

Ketiga, di wilayah hukum Aceh Timur tidak dibenarkan melakukan praktek pernikahan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kemudian butir keempat seruan tersebut yakni setiap calon pasangan suami isteri tidak melakukan pernikahan diluar kadhi nikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Pada butir kelima seruan muspida juga tercantum bahwa wisata yang dibolehkan di Aceh Timur adalah mengunjungi situs bersejarah," kata Syamsul Qamar mengutip seruan bersama itu.

Poin ke enam disebutkan wisata alam belum dapat dibolehkan di Aceh Timur karena belum ada yang sanggup menjamin tidak terjadinya kemaksiatan ditempat tersebut.

Butir ketujuh seruan itu juga disebutkan bahwa kesenian dan permainan yang dibolehkan di Aceh Timur yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sedangkan poin kedelapan yakni setiap anak usia sekolah diserukan tidak berkeliaran pada saat jam belajar siang maupun malam hari. Sembilan setiap siswa SMP/SMU sederajat wajib melaksanakan shalat Jumat di masjid masjid terdekat.

Butir kesepuluh diserukan setiap azan berkumandang di masjid dan meunasah maka masyarakat wajib menghentikan berbagai aktivitas, dan diimbau untuk menunaikan shalat berjamaah.

Seruan bersama itu ditandatangani Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib, Ketua DPRK Tgk Alauddin, Ketua MPU Tgk H Bukhari Hasan, Dandim 0104 Letkol Inf Mohammad Hasan , Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir SIk MH.

Kemudian Kajari Aceh Timur Hasanuddin Us, Ketua PN Idi Dahlan SH, tokoh ulama Tgk H Ibrahim Bardan dan Tgk HM Ali Abdul Muthalib, pimpinan Dayah Bustanul Huda Julok.
Sumber: Merdeka.com

Mahfud: MK Tolak Permohonan Aceng Fikri

Mahfud: MK Tolak Permohonan Aceng Fikri
"MK menolak permohonan Aceng Fikri. Jadi silahkan DPRD Garut dan Mendagri lanjutkan proses pemakzulan Aceng Fikri," kata ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD di Jakarta, Kamis.
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan DPRD Kabupaten Garut No 172/139/DPRD tertanggal 26 Desember 2012, yang merekomendasikan pemberhentian Bupati HM Aceng Fikri.
Pertimbangan MA mengabulkan permohonan DPRD Garut karena dalam perkawinan siri ini, posisi termohon dalam jabatan Bupati tidak dapat dipisahkan (dikotomi) antara posisi pribadi dengan posisi jabatannya selaku Bupati Garut di lain pihak.
Atas keputusan MA tersebut Aceng Fikri melawan dengan mengajukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Konstitusi.
Lebih lanjut Mahfud menegaskan bahwa hari ini MK telah mengirimkan surat kepada panitera MA atas hal tersebut. Dengan demikian tambahnya proses pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri bisa segera dilanjutkan.
"MK telah menolak permohonan Aceng Fikri," kata Mahfud.(rr)

Tuesday, January 29, 2013

Pengacara KPU Kota Bekasi Apresiasi Keputusan MK

Bekasi (ANTARA) - Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, Jawa Barat, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan penetapan pemenang Pilkada setempat, Selasa.
"Tentu kami apresiasi sekali kinerja hakim yang melihat persoalan ini secara jernih," ujar Kuasa Hukum KPU Kota Bekasi, Arcan Cikwan, di Bekasi.
Menurut dia, majelis hakim MK telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menganalisa seluruh persoalan yang dijadikan materi gugatan oleh pemohon dari pasangan yang kalah dalam Pilkada Kota Bekasi 16 Desember 2012, yakni Sumiyati-Anim dan Dadang-Lucky.
"Tidak ada rekayasa agenda gugatan seperti yang ditudingkan pemohon kepada klien kami. Seluruh rangkaian kegiatan Pilkada kita sampaikan secara transparan," katanya.
Namun demikian, kata dia, kuasa hukum KPU masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan yakni sengketa Pilkada Kota Bekasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
"MK kelar, tapi kami masih harus fokuskan konsentrasi ke PTUN dengan agenda gugatan terkait tudingan KPU lalai dalam mengawasi persyaratan kandidat," katanya.
Sebanyak tiga pasangan calon Walikota Bekasi sebelumnya mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Nomor 50 dan Nomor 51, tentang penetapan walon walikota dan wakil walikota Bekasi dan nomor urut calon walikota dan wakil walikota Bekasi.
"Gugatan telah didaftarkan ke PTUN Bandung pada hari Rabu 26 Desember 2012," katanya.
Pasangan calon yang menggugat adalah Sumiyati-Anim Imamuddin (SM2-Anim) yang diusung PDIP, PDS dan PBB, pasangan Dadang Mulyadi-Lucky Hakim (Dalu) yang diusung Gerindra, PAN dan PPP, serta pasangan Awing Asmawi-Andi Zabidi (Azib) yang diusung partai Demokrat. (ar)

Wednesday, January 23, 2013

Aceng bakal jadi bupati pertama yang lengser karena wanita

Aceng bakal jadi bupati pertama yang lengser karena wanita 
MERDEKA.COM,
Harta, tahta, dan wanita. Jika tidak hati-hati, seseorang bisa terjerat ke dalamnya dan menghancurkan kehidupannya. Bupati Garut Aceng HM Fikri sepertinya akan mengalaminya. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pemakzulan Aceng yang diajukan DPRD Garut terkait kasus nikah siri selama empat hari yang dilakukan terhadap gadis 18 tahun, Fani Octora.

Sebelumnya, pada Jumat 21 Desember 2012, sidang paripurna DPRD Garut merekomendasikan sang bupati telah melakukan pelanggaran etika dan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rabu (23/1) kemarin, Mahkamah Agung melalui juru bicaranya Ridwan Mansyur mengungkapkan, majelis hakim yang diketuai Paulus Effendi Lotulung dan dua hakim anggota Yulius dan Supandi mengabulkan permohonan DPRD Garut. "Mengadili, mengabulkan permohonan DPRD Kabupaten Garut No:172/139/DPRD tanggal 26 Desember 2012," ujar Ridwan.

Majelis hakim mengabulkan permohonan karena dalam kasus perkawinan siri ini, posisi termohon (Aceng) sebagai Bupati Garut dan juga dinilai telah melanggar sumpah jabatan untuk berbakti pada masyarakat dan bangsa. "Sebab pada perkawinannya tersebut tetap melekat pribadi yang bersangkutan. Sehingga karenanya perilaku pejabat harus diikuti jabatannya," kata Ridwan.

MA, lanjut Ridwan, mempersilakan Aceng mengajukan gugatan jika merasa tidak puas atas putusan itu. "Pihak-pihak yang tidak puas putusan majelis hakim, aturan-aturan hak masyarakat tidak puas, boleh saja. Putusan final, kalau ingin mengajukan gugatan lain silakan," jelasnya.  MA akan menyerahkan putusan itu paling lambat satu minggu dan menyerahkan penyelesaian politik selanjutnya kepada DPRD Garut.

Menanggapi putusan itu, Aceng pasrah. "Putusan MA itu final tidak ada upaya hukum lagi. Saya siap, apakah dimakzulkan atau dibatalkan rekomendasi itu," kata Aceng di ruang kerjanya di Garut. Meski pasrah, Aceng sendiri mengaku tetap akan berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya.

Dihubungi terpisah, Eggi Sudjana, salah satu kuasa hukum Aceng mengatakan, MA telah bertindak gegabah. Seharusnya, rekomendasi DPRD Garut itu tidak ditindaklanjuti karena cacat hukum.

Cacat hukum yang dimaksud Eggi adalah, sidang pansus yang digelar terbuka untuk umum, dipenuhi oleh tekanan para demonstran yang hadir dalam ruang sidang. Kemudian, dalam hasil rekomendasi itu, ada tanda tangan sejumlah kiai yang menyatakan mendukung pelengseran Aceng. "Ada dugaan pemalsuan tanda tangan dari kiai itu. Saya sudah laporkan dengan pasal 263 dan 264 KUHP," lanjut Eggi.

Satu lagi, kata Eggi, pergantian anggota Pansus dari Fraksi PPP tidak melalui rapat paripurna DPRD. "Padahal, pembentukan Pansus melalui sidang paripurna dan itu melanggar tata tertib."

Eggi pun menilai putusan itu patut diabaikan. "Ada diskriminasi luar biasa. Banyak bupati dan wali kota seperti Aceng, misalnya kasus wali kota Palembang, bupati Cirebon, kok enggak disuruh mundur oleh Mendagri dan dibikin Pansus," cetus Eggi.

Sementara Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, saat ini pihaknya hanya akan menunggu DPRD Garut bersidang untuk memutuskan nasib Aceng. Sesuai aturan perundang-undangan, proses selanjutnya adalah proses politik.

"Nanti kembali lagi ke DPRD, biar DPRD yang menentukan dan menyimpulkan. Itulah yang dibawa ke sini sebagai usulan andai kata DPRD konsisten dengan konsep awalnya yang sudah diresmikan MA itu, ya dikirim ke sini," papar Gamawan.

Bagaimana jika terjadi lobi politik dan DPRD Garut tidak jadi mencopot Aceng? "Kalau itu terjadi, berarti DPRD tidak konsekuen kan," ujar Gamawan.

Terkait potensi kerusuhan yang akan dilakukan pendukung Aceng, Gamawan menyerahkan hal itu kepada aparat hukum. "Kalau rusuh, ya tinggal nangkap saja," tukasnya.

Masa jabatan Aceng sepertinya memang tinggal menghitung hari. Mantan Ketua Pansus DPRD Garut Asep Achlan mengatakan pihaknya masih akan menunggu salinan putusan MA, kemudian dibahas dalam rapat pimpinan untuk menentukan jadwal rapat paripurna pengambilan keputusan.

Jika DPRD Garut memutuskan melengserkan Aceng, Mendagri Gamawan mengatakan, proses penggantian akan dilakukan secepatnya setelah surat dari DPRD diterima. "Enggak lama. Dalam waktu 30 hari," pungkasnya.
Jika Aceng benar-benar lengser, akan tercatat dalam sejarah bahwa mantan aktivis LSM itu akan menjadi bupati pertama di Indonesia yang diberhentikan di tengah jalan karena urusan dengan wanita.
Sumber: Merdeka.com

MA Kabulkan Permohonan Penghentian Bupati Garut

MA Kabulkan Permohonan Penghentian Bupati Garut
Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan DPRD Kabupaten Garut yang merekomendasikan pemberhentian Bupati HM Aceng Fikri.
"Mengabulkan permohoanan DPRD Kabupaten Garut No.172/139/DPRD tertanggal 26 Desember 2012," kata Kabiro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, di Jakarta, Rabu.
MA menyatakan keputusan DPRD Kabupaten Garut no.30 tahun 2012 pada 21 Desember 2012 tentang pendapat DPRD Kabupaten Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh HM Aceng Fikri berdasar hukum.
"Membebankan biaya perkara kepada Negara," kata Ridwan, saat mengutip putusan.
Ridwan mengungkapkan putusan ini diputus melalui Rapat Permusyawaratan Hakim pada Selasa (22/1) oleh Ketua Majelis Paulus E Lotulung dengan anggota H Julius dan Supandi.
Ridwan mengungkapkan bahwa Ma hanya mengadili permohonan dari sudut yuridis, sedangkan pelaksanaan diserahkan ke pemohon.
"Hasil putusan ini akan disampaikan para pihak pada hari ini (Rabu)," katanya.
Ridwan mengatakan pertimbangan majelis mengabulkan permohonan DPRD Garut karena dalam perkawinan siri ini, posisi termohon dalam jabatan bupati tidak dapat dipisahkan (dikotomi) antara posisi pribadi dengan posisi jabatannya selaku bupati garut di lain pihak.
"Sebab dalam perkawinan, jabatan tersebut tetap melekat dalam diri pribadi yang bersangkutan," kata Ridwan.
Dia menambahkan bahwa perilaku pejabat tetap harus dijaga sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan.
Ridwan mengatakan bahwa putusan ini sudah final.
"Ini sudah final. Tentunya setelah diputus disampaikan ke pejabat-pejabat politik untuk lakukan langkah selanjutnya," kata Ridwan.(rr)

Monday, January 21, 2013

Banjir Jakarta Rugikan Industri Jabar Ratusan Miliar

Banjir Jakarta Rugikan Industri Jabar Ratusan Miliar
Namun, kata Deddy, banjir besar yang melanda Jakarta benar-benar memukul sektor industri Jabar. Sistem pendistribusian barang ke Pelabuhan Tanjung Priok pun tersendat. Efeknya, ucap Deddy, industri tatar Pasundan mengalami kerugian yang besar.
Deddy berpendapat, adanya keterlambatan pendistribusian itu akibat akses menuju Tanjung Priok terendam banjir menyebabkan para pelaku usaha dan industri Jabar mengalami kerugian yang nilainya tidak sedikit. Dia memprediksi, kerugiannya yang bersifat langsung, dapat mencapai puluhan. Bahkan, kerugian yang secara tidak langsung, imbuhnya, nilainya dapat mencapai ratusan miliar.
"Kerugian langsung itu antara lain adanya penalti. Lalu, biaya operasional yang membengkak akibat akses jalan menuju Jakarta terendam banjir sehingga menimbulkan kemacetan parah," urainya, Senin (21/1).
Sementara kerugian yang tidak langsung, imbuhnya, yang terparah adalah tidak tertutup kemungkinan, tingkat kepercayaan buyer turun. Hal itu, terangnya, dapat menyebabkan pemesanan dan permintaan anjlok.

Saturday, January 19, 2013

Menakertrans Canangkan Pengembangan 132 Desa Produktif

Menakertrans Canangkan Pengembangan 132 Desa Produktif
"Pengembangan desa produktif bertujuan menciptakan kesempatan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja di pedesaan sehingga dapat mencegah terjadinya urbanisasi dari desa ke kota," kata Muhaimin di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu.
Pencanganan program desa produktif tahun 2013 dilakukan di Desa Tutul karena desa setempat dinilai telah berhasil mendorong para pengrajin untuk membangun desanya sebagai desa yang sangat produktif.
"Dengani kegiatan usaha kreatif di bidang kerajinan tangan (handycraft), Desa Tutul di Jember menjadi salah satu model percontohan desa produktif di Indonesia," katanya.
Menurut dia, program desa produktif diharapkan dapat menciptakan puluhan ribu wirausaha penggerak ekonomi desa, sehingga laju urbanisasi ke kota bisa ditekan karena lapangan kerja dan kesempatan kerja baru harus diciptakan di kawasan pedesaan untuk mengurangi pengangguran.
"Pencanangan desa produktif merupakan salah satu cara merevitalisasi kembali semangat dan komitmen untuk melanjutkan gerakan produktivitas mulai dari desa-desa secara serentak dan berkelanjutan nantinya," katanya.
Ia menjelaskan desa produktif adalah suatu desa yang masyarakatnya memiliki kemauan dan kemampuan memanfaatkan secara kreatif dan inovatif seluruh potensi sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas perdesaan setempat.
Dengan menjadikan desa sebagai titik awal, lanjutnya, semua program pembangunan akan diarahkan ke desa dan berkembangnya kawasan pedesaan diharapkan dapat diiringi pertumbuhan investasi barang dan jasa, sehingga membuat kawasan pedesaan menjadi produktif dan para pencari kerja tidak lagi tergantung lagi pada kota untuk mencari pekerjaan.
Program unggulan yang dikembangkan di desa produktif meliputi pelatihan teknis dan manajerial tenaga kerja, padat karya produktif, pemagangan, teknologi tepat guna dan pelatihan usaha mandiri (wirausaha) dan pendampingan serta pelatihan lainnya yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi desa yang bersangkutan.
"Pola pengembangan yang dibidik adalah pembentukan desa perkebunan, desa persawahan, desa industri kecil dan kerajinan, serta desa perdagangan dan jasa," ucap Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sedangkan kriteria dalam membangun desa produktif membutuhkan adanya komitmen dari masyarakat dan aparat desa, memiliki potensi sumber daya ekonomi, adanya akses informasi dan pemasaran produk serta ketersediaan infrastruktur jalan, air dan listrik.
"Dengan semangat kebersamaan semua pihak, saya optimistis pengembangan program desa produktif dapat menjadi program unggulan untuk perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Pencanangan gerakan desa produktif di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember itu diharapkan dapat dapat diikuti oleh desa lain di Indonesia sebagai langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing naslonal.
Penghasilan utama masyarakat Desa Tutul berupa kerajinan tangan seperti kalung, gelang, tasbih, alat - alat musik, dengan jumlah perajin sebanyak 1.054 orang dengan rata-rata penghasilan masyarakat sebesar Rp5,6 juta per orang/bulan pada tahun 2012.(tp)

Friday, January 18, 2013

Jalur Kereta Api Sulawesi Dibangun 2014

Jalur Kereta Api Sulawesi Dibangun 2014   
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan menargetkan pembangunan jalur kereta api di Sulawesi dimulai tahun depan. "Tahun 2014 sudah harus dimulai, khususnya untuk jalur tengah ke timur," kata Menteri Perhubungan, Evert Erenst Mangindaan, seusai silaturahmi menyambut tahun baru 2013 di kantornya, Rabu, 2 Januari 2013.
Ia mengatakan tahap feasibility study dan detailed engineering design (DED) untuk jalur kereta tersebut harus selesai tahun ini. Kementerian Perhubungan menyatakan biaya yang diperlukan untuk membangun 2.000 kilometer jalur kereta api di Sulawesi sekitar Rp 50 triliun. "Perhitungan kasarnya, dibutuhkan Rp 20 miliar per kilometernya," kata Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono.
Namun, kata dia, jika jalur tersebut melewati terowongan dan bukit-bukit, biaya yang ditelan bisa meningkat dua kali lipat. Ia pun membandingkan rencana pembangunan jalur kereta di Sulawesi dan Sumatera. Untuk pembangunan Trans Sumatra Railways, diperlukan dana Rp 65 triliun.
Ia pun mengungkapkan, pembangunan jalur kereta di Sulawesi diprioritaskan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Misalnya, kata Bambang, akan dibangun dari Makassar ke Pare-Pare. "Mengapa daerah itu? Karena daerah itu yang paling cepat perkembangannya," ujarnya.
Pembangunan tersebut pada awalnya dilakukan secara parsial, sebelum akhirnya menyatu dan terintegrasi. Ia menjelaskan, pembangunan dilakukan seperti teori titik tinta atau ink spot. "Jadi, ketika beberapa titik tinta dijatuhkan ke air, dia akan menyebar dan menyatu dengan sendirinya," kata Bambang. Mengenai skema pembiayaan, ia menyebut ada kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) atau public-private partnership (PPP). Ia menyebut saat ini Cina dan Rusia berminat menjadi investor.
"Namun, kami belum tahu mana yang benar-benar serius," ujarnya. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah menyiapkan grand design masterplan untuk mengetahui nilai unit cost. Kementerian Perhubungan dan seluruh pemerintah provinsi di Sulawesi pekan lalu menandatangani kesepakatan bersama penyelenggaraan perkeretaapian di pulau tersebut.
Selain Sulawesi, Kementerian Perhubungan pun berencana mengembangkan jalur kereta api di Sumatera. "Insya Allah 2014 juga mulai dibangun," kata Mangindaan.
MARIA YUNIAR